Saturday, October 18, 2014
Struktur Kepengurusan LPM Mercusuar Universitas Airlangga 2014-2015
Ketua Umum : Ahmad Fahri Huseinsyah (FISIP 2011)
Wakil Ketua Umum : Aufal Fresky (FEB 2011)
Sekretaris I : Chusnul Chotimah (FISIP 2011)
Sekretaris II : Siti Mahmudah (FIB 2012)
Bendahara : Sherlina (FEB 2012)
Pimpinan Redaksi : Rizka Perdana Putra (FISIP 2011)
Wakil Pimred : Ahalla Tsauro (FISIP 2012)
Kadiv Litbang : Rizki Ridha Damayanti (FH 2011)
Wakil Kadiv Litbang : Okky Wisnu Widodo ( FIB 2011)
Kadiv Artistik& Fotografi : Prisca Cindy (FISIP 2011)
Kadiv Perusahaan : Rediana R Damayanti (FKH 2012)
Kadiv Humas : Izza Hadi Pradana (FKp 2011)
Mantan Jenderal perang sekaligus pemimpin besar Perancis Napoleon Bonaparte berkata “seorang pemimpin adalah penyedia harapan”, arti dari pernyataan sang jenderal tersebut adalah seorang manusia belum dikatakan pemimpin sejati jika belum bisa menyediakan harapan seluruh rakyatnya. Harapan di sini mempunyai arti bahwa semua mimpi-mimpi rakyat yang akan direalisasikan di masa kepemimpinannya, seperti peningkatan kesejahteraan sosial, pertumbuhan ekonomi dengan distribusi pendapatan yang merata, Penegakan keadilan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan sebagainya. Jika kita lihat sejenak, impian tersebut seakan-akan masih bersifat abstrak dan masih belum jelas bagaimana langkah-langkah nyata yang akan dilakukan sang pemimpin dalam merealisasikan harapan rakyat tersebut. Perlu langkah serta program kongkret untuk mewujudkan itu semua.
Indonesia merupakan negara besar dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi ditambah karakteristik masyarakatnya yang berbeda beda, dengan begitu ada celah untuk terjadinya masalah di negri ini, entah itu masalah disintergrasi masyarakat, struktur ekonomi yang tidak adil, pemerintahan yang korup, penurunan kualitas pendidikan dan semacamnya. Jika kita telusuri lebih dalam, faktor wilayah dan kepadatan penduduk bukan merupakan satu-satunya penyebab dari masalah-masalah tersebut. Banyak variabel yang menyebabkan masalah tersebut terjadi, salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah krisis kepemimpinan. Indonesia menganut paham demokrasi yaitu kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, implikasinya adalah untuk mendapatkan seorang pemipin terutama pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan maka perlu pemungutan suara. Sudah selayaknya kepercayaan yang diberikan rakyat melalui kedaulatannya dimanfaatkan sebaik mungkin unuk mengemban amanahnya. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk mempunyai kercerdasan intelektual yang tinggi, lebih dari itu wajib mempunyai komitmen serta integritas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
Satu hal penting yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin bangsa yaitu visi yang jelas. Artinya setiap langkah-langkahnya dalam menjalankan program kerja dan menetapkan kebijakan harus mempunyai arah serta tujuan yang jelas, sehingga dengan begitu sang pemimpin tidak hanya berfikir dalam jangka pendek namun melangkah jauh ke depan. Pemimpin yang visioner merupakan salah satu pemimpin idaman rakyat, tidak ada ada rakyat yang mau dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya. Visi dari seorang pemimpin haruslah disertai dengan nilai-nilai yang luhur, seperti kejujuran, tanggung jawab dan sebagainya. Visi hanya sekadar angan-angan tanpa adanya kemauan dan kehendak yang kuat untuk merealisasikan visi tersebut. Salah satu contoh seorang pemimpin mempunyai visi untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, maka langkah kongkritnya dia harus mempunyai konsep serta perencanaan dalam menerapkan strategi untuk mewujudkan itu, misalnya membuat grind design sitem pendidikan nasional, membuat konsep pengembangan siswa dengan teknologi, membuat rancangan UU pendidikan nasional yang berorientasi pada peningkatan mutu siswa, meningkatkan anggaran untuk pendidikan, membuat konsep tentang pengembangan kualitas tenaga pengajar di setiap sekolah tanah air dan sebagainya.
Setelah melakukan perencanaan yang matang maka langkah selanjutnya adalah bagaimana mengeksekusi rencana tersebut melalui berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan, setelah itu sang pemimpin melakukan kontrol serta pengawasan terhadap pelaksana kebijakan, agar kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Setelah itu sang Pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi segala bentuk kebijakannya tersebut. Apakah sudah terlaksana sesuai dengan yang kehendak rakyat yang telah direncanakan sebelumnya atau menyimpang dari itu semua. Dari sini bisa dlihat visi pemimpin dalam sebuah perencanaan untuk merancang kerangka kebijakan dan dalam aplikasinya, dibalik itu semua sang Pemimpin perlu rasional dan objektif dalam bertindak agar semua keputusan yang dibuat tidak hanya berdasarkan trial and error namun atas suatu kajian yang rasional. Pemimpin Visioner bukanlah pemimpin yang ambisius tanpa menghiraukan saran orang sekitarnya, namun dia sesosok pendengar yang tangkas dalam mengambil alternatif terbaik untuk kebijakannya.
Visi bagi seorang pemimpin tidak hanya sekedar menjadi tolak ukur, namun lebih dari itu menjadi bahan bakar bagi pemimpin untuk menggelorakan semangat kerjanya. Visi juga menjadi ruh yang menjiwai serta memberikan dorongan kuat dalam dirinya untuk terus berkarya dan melawan segala macam hambatan.
Dengan begitu pemimpin yang visioner merupakan salah satu indikator dari pemimpin yang ideal, rakyat bisa melihat kualitas mereka dari gagasan ,ide, konsep dan visi yang mereka sampaikan. Tahun politik 2014 ini diharapkan melahirkan pemimpin-pemimpin yang ideal bagi rakyatnya, sehingga dengan begitu berbagai macam masalah di bumi nusantara bisa di atasi atau diminimalisir sebaik mungkin.
Sebelum mengakhiri tulisan ini, saya mengutip pernyataan Harold S. Geeneen, CEO International Telephone and Telegraph, yang berkata “Pemimpin tidak banyak bicara, tapi kepemimpinannya ditunjukkan dalam perilaku dan tindakan nyata.”
Penulis : Muhammad Aufal Fresky (Mahasiswa Program Studi Ekonomi Pembangunan UNAIR/ Kabid P3A HmI Komisariat Ekonomi Airlangga/ Pengurus LPM Mercusuar/ Anggota LPPM Sektor/ Anggota Acses/ Pemimpin Redaksi Buletin Insan cita Hmi Komisariat Ekonomi Airlangga )
Friday, October 10, 2014
Salam Pers Mahasiswa....
Merespon permintaan dari pembaca untuk menyebarkan hasil liputan dalam bentuk elektronik, LPM mercusuar Universitas Airlangga mencoba berinovasi dengan menyebarluaskankan Buletin edisi Oktober kedalam genggaman pembaca sekalian dalam bentuk file elektronik (PDF) yang dapat di unduh di Buletin Mercusuar.pdf
Selamat Membaca..
Salam
Wednesday, October 1, 2014
Apa
Kabar Fasilitas Kampus?
Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Mercusuar Universitas Airlangga telah mengadakan Diskusi Publik dengan judul ‘Apa Kabar Fasilitas Kampus?’ pada Jumat, 26 September 2014. Seperti yang dikatakan Ketua Umum LPM Mercusuar, Fahri Huseinsyah bahwa Diskusi Publik ini diadakan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki forum untuk pembahasan isu-isu yang aktual dan sangat krusial sehingga mahasiswa dapat menyampaikan argumentasi kritisnya, kemudian secara bersama-sama menemukan solusi untuk melakukan eksekusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi, “Kami dari LPM Mercusuar bermaksud mengadakan kegiatan seperti ini yang nantinya akan diadakan secara rutin dan kontinyu. Di Unair ini kita memerlukan adanya forum diskusi yang kontinyu, konsisten, dan kritis untuk isu-isu yang bisa dibilang ‘sexy’ seperti masalah fasilitas kampus, utamanya mengenai lahan parkir seperti ini. Kita di sini mempertanyakan sinkronisasi predikat Universitas Airlangga sebagai World Class University dengan ketersediaan fasilitas kampus yang kurang memadai. Ketika organisasi mahasiswa lainnya belum ada yang berani mengangkat isu seperti ini, kami dari LPM Mercusuar ingin memberikan wadah kepada seluruh rekan-rekan Mahasiswa Universitas Airlangga untuk bersama-sama membahas titik permasalahan yang ada dan kemudian menemukan langkah konkret berupa solusi.”
Diskusi Publik dengan judul ‘Apa Kabar Fasilitas Kampus?’ akhirnya dipilih oleh LPM Mercusuar setelah melihat semakin kurang memadainya fasilitas yang diberikan oleh pihak universitas kepada mahasiswa. Kondisi tersebut diperparah dengan pilihan mahasiswa yang terkesan mendiamkan permasalahan tanpa ingin membuat langkah nyata untuk menyelesaikannya. Fahri mengatakan “Dari diskusi ini, LPM Mecusuar mengaharapan adanya output yakni dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada, dan melalui diskusi ini mahasiswa dapat terlibat langsung dalam penemuan solusi tersebut, sehingga mahasiswa tidak terkesan mendiamkan dan apatis.” Dalam diskusi publik tersebut, LPM Mercusuar menghadirkan dua pembicara, yakni yang pertama adalah Mas Bustomi yang dulunya pernah menjabat sebagai Menteri Kebijakan Publik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga (BEM UA) Tahun 2010, dan yang kedua adalah Yoeka Firike yang pernah menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UA Tahun 2012.
Diskusi terbagi ke dalam tiga sesi. Pertama, sesi pembahasan permasalahan oleh pembicara. Kedua adalah sesi dialog interaktif antara peserta diskusi dengan pembicara. Dan ketiga, sesi kesimpulan dan rekomendasi. Dalam sesi pertama Yoeka Firike mengatakan bahwa fasilitas fisik seperti bangunan di Universitas Airlangga memang bertambah, akan tetapi yang harus digaris bawahi adalah apakah fasilitas yang ada sekarang sudah cukup memadai untuk keseluruhan jumlah mahasiswa, apalagi mengingat jumlah mahasiswa yang semakin tahun semakin bertambah. Salah satu masalah fasilitas yang sangat terlihat jelas adalah tempat parkir. Menurut Yoeka, pada Tahun 2011 permasalahan parkir juga pernah terjadi. Kampus terlihat semakin padat karena jumlah mahasiswa dan kendaraan bertambah drastis. Saat itu di Fakultas FIB, mahasiswa kesulitan untuk parkir karena adanya pemindahan lokasi Fakultas Psikologi dan ketidak jelasan tentang status lahan parkir di area kampus milik fakultas yang mana. Melihat kondisi yang demikian, Yoeka yang saat itu menjabat sebagai Menkominfo FIB yang bertugas untuk menyuarakan aspirasi mahasiswa FIB memutuskan untuk melakukan dialog dengan pihak birokrat fakultas dan rektorat. Akhirnya keputusan yang didapat adalah bahwa tidak ada lagi lahan parkir fakultas, yang ada adalah lahan parkir universitas sehingga Mahasiswa Universitas Airlangga dari fakultas manapun berhak untuk parkir di fakultas manapun. Akan tetapi dalam realitasnya, tetap tidak ada perubahan yang signifikan. Pada tahun 2012 saat Yoeka terpilih sebagai Ketua BEM FIB, Yoeka semakin ingin mempertanyakan kondisi fasilitas di Universitas Airlangga. Akhirnya Yoeka melakukan mediasi kepada pihak rektorat dengan berkoordinasi bersama Organisasi mahasiswa (Ormawa) fakultas dan universitas. Akan tetapi, yang sangat disayangkan saat akan membicarakan permasalahan ini ke pihak rektorat, ormawa universitas terlihat berjalan sendiri-sendiri. Akibatnya ormawa yang bergerak secara parsial tentu tidak dapat melakukan tekanan yang kuat kepada pihak rektorat.
Yoeka yang pernah mendapat kesempatan untuk berkunjung di Universitas Malaya, Malaysia mencoba memberikan sebuah komparasi antara kondisi di Universitas Airlangga dengan di Universias Malaya. Saat Universitas Malaya ingin meningkatkan kualitas mahasiswanya supaya siap dalam menghadapi Asean Economic Community (AEC). Salah satu kebijakan yang dilakukan Universitas Malaya untuk meningkatkan kualitas mahasiswanya adalah sejak Tahun 2011, Univesritas Malaya memangkas kuota mahasiswa baru sebanyak 50% setiap tahunnya dan kemudian semakin menambah fasilitas yang ada di kampus. Melihat kondisi Universitas Airlangga sekarang ini, Yoeka teringat dengan kata-kata salah satu dosen sejarah FIB, Bapak Sarkawi. Beliau berkata, “Indonesia nggak terlalu banyak membutuhkan sejarahwan. Kita butuh sejarahwan yang real, the real sejarahwan, bukan sejarahawan yang sejarah-sejarahan. Penambahan kuota mahasiswa bukanlah hal yang salah, yang salah adalah apabila pertambahan mahasiswa tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas fasilitas yang ditawarkan oleh kampus itu sendiri. Sekarang, dosen saja terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang sangat banyak ini. Itu pasti akan mempengaruhi kualitas akademis dari mahasiswa.”
Kebijakan yang dilakukan Univeritas Malaya harusnya bisa juga dibuat oleh Universitas Airlangga. Universitas Airlangga, setiap tahunnya kuota mahasiswa baru ditambah dan tidak diimbangi dengan progres peningkatan fasilitas yang berimbang. Hal tersebut akan berpengaruh pada kegiatan akademis dan kegiatan mahasiswa lainnya, misalnya di FIB dan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) mahasiswa harus berebut kuota mata kuliah saat pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dan di FEB banyak jadwal antar mata kuliah yang akhirnya bentrok. Sementara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) mushola tergusur karena pembangunan salah satu gedung. Selain itu, terkadang mahasiswa sering terlambat masuk kelas karena kesulitan mencari tempat parkir. Yoeka menilai kondisi kampus yang kurang diimbangi dengan fasilitas yang memadai juga diperparah dengan kondisi mahasiswa itu sendiri di mana dari tahun ke tahun gerakan mahasiswa cenderung melemah. Ormawa-ormawa yang ada di kampus juga kurang melakukan sosialisasi mengenai fasilitas dan kondisi yang ada di kampus kepada mahasiswa baru. Mahasiswa seperti sudah nyaman dan terlena dengan fasilitas dan predikat Universitas Airlangga sebagai World Class University. Karena kurang adanya kontrol dari mahasiswa mengenai kondisi fasilitas kampus, maka pihak birokrat kampus cenderung sangat leluasa dalam membuat kebijakan. Yoeka sangat menyayangkan apabila mahasiswa hanya diam ketika menghadapi permasalahan di lingkungannya sendiri. Sikap diam mahasiswa menunjukkan bahwa predikat mahasiswa sebagai kontrol sosial dan agent of change hanyalah sebuah label semata.
Dalam Diskusi Publik ini Mas Bustomi berpendapat bahwa sekarang dunia nyata sudah berpindah ke dunia maya. Hanya butuh waktu sepersekian detik di dunia maya untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di Universitas Airlangga. Aksi-aksi dan gerakan di dunia maya lebih mendapat respon tinggi jika dibandingkan dengan gerakan dan aksi di dunia nyata, pada hal sebenarnya harus ada keseimbangan antara aksi di dunia maya dan di dunia nyata. Menurut Mas Bustomi, mahasiswa harus bisa berpikir kritis dan substantif serta dapat malakukan pemetaan saat melihat sebuah permasalahan. Mahasiswa harus menganalogikan kampus sebagai mini state di mana universitas adalah sebuah negara. Setiap kampus mulai dari kampus A sampai D adalah sebagai provinsi dan fakultas adalah sebuah kabupaten/kota. Setiap tingkatan di negara tersebut tentu memiliki pemerintahan masing-masing seperti misalnya BEM Fakultas, HIMA Prodi dan ormawa lainnya. Keseluruhan tingkatan tersebut harus saling berkoordinasi dan melakukan konsolidasi terkait penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Peran masing-masing ormawa sangatlah penting, terutama misalnya saat masa orientasi mahasiswa, seharusnya ormawa memberikan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa baru tentang akses dan penyelesaian permasalahan apabila ada akses yang bermasalah, baik itu akses mengenai literatur, perpustakaan, wifi dan lain sebagainya.
Apabila berbicara tentang masalah teampat parkir, Mas Bustomi mengatakan bahwa penyebab utamanya ada tiga. Yang pertama adalah lahan yang terbatas, yang kedua adalah kendaraan yang semakin bertambah, dan yang ketiga adalah jumlah wsiudawan yang sedikit. Berbicara tentang tempat parkir berarti berbicara tentang kontur geografis dan space. Jika space terbatas dan kuota mahasiswa terus ditambah tentu hal tersebut terlihat seperti pola pikir kapitalistik. Ada beberapa cara untuk mengurangi kepadatan kendaraan tersebut, seperti misalnya jika melihat mahasiswa di univeristas-universitas di Thailand selalu membiasakan diri berangkat ke kampus bersama teman dengan menggunakan sepeda. Hal itu bisa diterapkan di Universitas Airlangga, misalnya dengan menyelenggarakan “gowes ke kampus” secara serentak, tentu hal tersebut memiliki banyak dampak positif, selain mengurangi kepadatan kampus, melaksanakan go green, juga apabila sampai diliput media bisa menumbuhkan citra positif untuk Universitas Airlangga. Mas Bustomi mengatakan “Kalau pengen citra bagus dan bikin rekor muri nggak perlu repot, cukup menyelenggarakan gerakan gowes ke kampus secara serentak.”
Selain itu, Mas Bustomi juga membandingkan dengan kebijakan yang ada di Kyung Hee University, Korea Selatan, di sana mahasiswa yang membawa mobil harus rela membayar biaya parkir dengan harga mahal. Selanjutnya menurut Mas Bustomi, mahasiwa juga harus bisa menempatkan diri sesuai dengan predikat yang diberikan kepada Universitas Airlangga sebagai Peraih Juara 5 dalam Pimnas, The Big Five University dan sebagai World Class University serta sebagai universitas yang mencoba untuk menjadi kampus reseacrh. Dengan predikat yang demikian, mahasiswa juga harus menemukan solusi dari sebuah permasalahan dengan cara pikir yang ilmiah dan logis. Seperti misalnya untuk masalah fasilitas kampus, antara mahasiswa eksak dan non eksak bisa saling bekerja sama melakukan riset sederhana yakni mahasiswa eksak melakukan riset tentang fasilitas kampus secara kuantitatif dan mahasiswa non eksak melakukan riset secara kualtitatif. Data-data tersebut dapat diperoleh dengan memanfaatkan tingkatan per universitas seperti yang telah disebutkan di awal, yakni melalui fakultas, hima dan kemudian per angkatan di setiap prodi. Dengan cara yang demikian, maka akan dapat ditemukan solusi yang komperhensif dan tidak bersifat parsial. Dengan data-data tersebut selanjutnya keseluruhan ormawa dalam setiap jenjang dapat melakukan dialog kepada pihak universitas, sehingga mahasiswa tidak hanya menyuguhkan kritikan, akan tetapi juga dapat memberikan solusi berdasar. Dengan demikian mahasiswa memiliki bergaianning position yang sangat bagus, dan bergaianning position juga bisa dinaikkan dengan pemanfaatan peran media massa dan sosial media.
Melalui dialog interaktif dalam diskusi publik yang telah dilakukan LPM Mercusuar dapat terlihat masih banyak kekurangan fasilitas yang ada di Universitas Airlangga, seperti misalnya laboratorium FKH yang kurang memadai, bocornya atap Student Centre (SC) Situs (nama lembaga pers di FIB), kuota kelas mata kuliah untuk mahasiswa FEB, akses perpustakaan yang semakin menurun mulai dari jadwal tutup perpustakaan sampai akes ruang diskusi serta batas maksimal peminjaman buku, akses jurnal dan wifi yang kurang, serta nasib mahasiswa vokasi yang masih harus direpotkan dan dibingungkan saat pengurusan masalah administratif.
Dari diskusi publik ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang muncul harus diselesaikan secara komperhensif oleh seluruh jajaran oramawa di Universitas Airlangga. Ormawa tidak boleh bekerja sendiri secara parsial, gebrakan baru bisa dirasakan apabila ada konsolidasi antara ormawa dari setiap tingkatan di Universitas. Mahasiswa juga harus menunjukkan fungsinya sebagai kontrol sosial yang tidak hanya diam saat melihat permasalahan, akan tetapi dapat melakukan dialog dan gerakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan. Harapan dari Yoeka untuk semua mahasiswa Universitas Airlangga adalah “Mahasiswa harus memiliki keberanian berpendapat dan tidak hanya diam saat melihat masalah di lingkungannya. Mahasiswa harus menjadi mahsiswa yang tidak hanya pandai secara akademik akan tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial.” Sedangkan satu harapan dari Mas Bustomi untuk mahasiswa Universitas Airlangga adalah “Tunjukukan lagi reaksi, perkaya referensi, tingkatkan intensitas diskusi supaya kamu mampu menemukan apa itu substansi, sehingga kamu mampu menemukan solusi, dan akhirnya kamu bisa menyatakan ini diri!”
Dari diskusi publik ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang muncul harus diselesaikan secara komperhensif oleh seluruh jajaran oramawa di Universitas Airlangga. Ormawa tidak boleh bekerja sendiri secara parsial, gebrakan baru bisa dirasakan apabila ada konsolidasi antara ormawa dari setiap tingkatan di Universitas. Mahasiswa juga harus menunjukkan fungsinya sebagai kontrol sosial yang tidak hanya diam saat melihat permasalahan, akan tetapi dapat melakukan dialog dan gerakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan. Harapan dari Yoeka untuk semua mahasiswa Universitas Airlangga adalah “Mahasiswa harus memiliki keberanian berpendapat dan tidak hanya diam saat melihat masalah di lingkungannya. Mahasiswa harus menjadi mahsiswa yang tidak hanya pandai secara akademik akan tetapi juga harus memiliki kepedulian sosial.” Sedangkan satu harapan dari Mas Bustomi untuk mahasiswa Universitas Airlangga adalah “Tunjukukan lagi reaksi, perkaya referensi, tingkatkan intensitas diskusi supaya kamu mampu menemukan apa itu substansi, sehingga kamu mampu menemukan solusi, dan akhirnya kamu bisa menyatakan ini diri!”
Sunday, July 6, 2014
Nama-nama lolos seleksi interview :
1. Galang Ksatria
2. Uzzy
3. Agung Hari
4. Ika
5. Riska Ayu
6. Bilqis
7. Machibudin
8. Rediana
9. Anggresti
10. Syahrizal
11. Siti Mahmudah
12. Moh. Irfansyah
13. Henydria
14. Maria
15. Shinta
16. Ilham
17. Nikki Samuasa
18. Najiyah
19. Faiz
Selamat kepada nama-nama yang lolos. Selamat datang di keluarga besar LPM Mercusuar Universitas Airlangga. Salam Persma!
1. Galang Ksatria
2. Uzzy
3. Agung Hari
4. Ika
5. Riska Ayu
6. Bilqis
7. Machibudin
8. Rediana
9. Anggresti
10. Syahrizal
11. Siti Mahmudah
12. Moh. Irfansyah
13. Henydria
14. Maria
15. Shinta
16. Ilham
17. Nikki Samuasa
18. Najiyah
19. Faiz
Selamat kepada nama-nama yang lolos. Selamat datang di keluarga besar LPM Mercusuar Universitas Airlangga. Salam Persma!
Saturday, June 21, 2014
Surabaya— Pada hari Sabtu (14/6), tiga perwakilan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Mercusuar, Universitas Airlangga yakni Vijai Indoputra, Rizaldy Yusuf, dan Adi Nurahman Pratama, mengikuti acara diskusi yang diadakan oleh kompas. Judul acara ini adalah “Mahasiswa Berbicara”. Artinya adalah bagaimana keterlibatan mahasiswa dalam mengawasi proses pemerintahan, melakukan kritik terhadap pelanggaran hukum, ketidakadilan sosial, dan isu-isu lainnya. Diskusi yang diadakan di Gramedia Kompas (Jalan Jemursari 64 Lt.3) ini juga membahas mengenai tantangan yang dihadapi oleh lembaga pers mahasiswa hingga solusinya. Diskusi ini dihadiri oleh LPM se-surabaya, misalnya LPM 1.0 dari ITS, Laskar Ambisius dari IAIN Sunan Ampel, Sesasi dari Universitas Negeri Surabaya dan belasan LPM lainnya.
Wisnu Nugroho selaku pembicara membuka diskusi dengan menceritakan pengalamannya ketika menjadi mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya pada masa transisi, yakni orde baru dan reformasi. Wartawan kompas yang telah 13 tahun berkarya dibidang jurnalistik itu, menyebutkan bahwa “lembaga pers mahasiswa saat ini telah kehilangan rohnya.” Pers mahasiswa saat ini tengah kehilangan arah sehingga tidak fokus pada permasalahan sosial yang ada pada lingkungan namun hanya pada acara-acara internal yang tidak menarik lagi untuk ditunggu oleh mahasiswa.” Selain itu permasalahan pendanaan yang berasal dari Universitas masih menjadi kendala umum LPM, sehingga sulit untuk mengkritisi keputusan birokrasi kampus. Belum lagi kepedulian mahasiswa saat ini sangat rendah terhadap permasalahan sosial, hingga hampir semua permasalahan dianggap sebagai angin lalu. “Tahu, tapi tidak melakukan apa-apa” ujar Wisnu. “Dari 27.000 mahasiswa Unesa, hanya 300 klik yang berhasil didapatkan dalam sebuah berita yang dipublikasikan via media online", mahasiswa dari Sesasi manambahkan.
Mengenai pendanaan, salah satu mahasiswa menawarkan solusi. Bahwa kedudukan Pers yang ada dikampusnya sejajar dengan posisi rektor sehingga pihak rektor tidak dapat menekan lembaga independen tersebut. Mengenai rendahnya minat mahasiswa, Lembaga pers saat ini, harus lebih kreatif dalam menyusun berita, khususnya berita online. Solusi yang ditawarkan oleh Wisnu adalah judul berita harus menarik, tetapi tetap memperhatikan kesesuaian dengan isi; tidak boleh lebih dari 500 kata, karena mata akan kelelahan jika tulisannya terlalu banyak; dan sertakan dengan ilustrasi gambar, grafik ataupun foto.
Melalui acara ini, Kompas ingin menjadi “provokator menulis” bagi mahasiswa. Artinya mewadahi kemampuan analisis mahasiswa dengan memfasilitasi beberapa halaman rubrik mahasiswa. Rubrik ini nantinya akan memuat tulisan mahasiswa seputar ‘kegelisahan’ mahasiswa. Tulisan dapat berupa kritik maupun solusi khususnya tentang keberlangsungan proses pemilu presiden, yang akan diadakan pada, 9 Juli 2014 nanti. Mahasiswa dapat mengirimkan tulisannya sebanyak 2 halaman ke alamat email redaksi kompas di mahasiswabicara@kompas.com dengan honorium bagi yang tulisannya dimuat (Redaksi).
Dalam rangka menghidupkan kembali kegiatan pers mahasiswa di kampus-kampus, Tempo Media Group pada hari Jum’at tepatnya tanggal 13 Juni 2014 mengundang pengurus Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Mercusuar Universitas Airlangga untuk mengikuti kegiatan seminar jurnalistik. Pada kegiatan tersebut, enam pengurus LPM Mercusuar yang hadir yakni Ahmad Fahri Huseinsyah, Rizka Perdana, Fakhry Ilmullah, Ahalla Tsauro, Auliya Rahman, dan Larasati Andayani, disambut hangat oleh karyawan dan staf Tempo yang kantornya bertempat di Surabaya. Walaupun berbentuk seminar, kegiatan tersebut berlangsung sangat santai. Mas Agus, selaku kepala Biro Tempo Surabaya, sebelum memulai kegiatan mempersilakan kami para peserta untuk terlebih dahulu menyampaikan pertanyaan dan agenda pers yang menjadi tujuan di LPM. Kesempatan tersebut pun tidak disia-siakan oleh peserta. Ahmad Fahri selaku pimpinan redaksi LPM Mercusuar Unair menanyakan mengenai tiga hal pokok yakni proses pengolahan berita agar menjadi sebuah berita yang layak, pembagian divisi, dan bagaimana LPM dijadikan bukan sekedar sebagai organisasi melainkan juga perusahaan yang dapat mengumpulkan dana. Sedangkan Ahalla Tsauro menanyakan mengenai cara sukses Tempo sebagai media yang saat ini masih survive dan diakui eksistensinya walaupun usianya sudah tergolong lama. Pertanyaan-pertanyaan tersebut pun ditanggapi secara antusias oleh Mas Agus.
Menanggapi pertanyaan Ahmad Fahri, Mas Agus menjelaskan mengenai pengolahan berita di dalam Tempo sendiri. Bahwa semua berita yang disajikan Tempo seluruhnya berawal dari rapat redaksi yang dilaksanakan sangat demokratis. Dikatakan demokratis karena seluruh awak Tempo baik yang statusnya masih sebagai calon reporter sampai kepada redaksi maupun redaksi senior, seluruhnya mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengusulkan berita. Sejauh berita yang diusulkan tersebut menarik dan mempunyai angle serta news pact, maka berita tersebut kemudian akan digolongkan sebagai berita layak Tempo yang akan ditindaklanjuti untuk kemudian dibuat reportasenya. Proses ini dapat dikatakan perlu ditiru oleh LPM demi mewujudkan iklim yang demokratis dan menekankan kepada keterbukaan. Mengenai pembagian divisi, mas Agus menilai bahwa lima divisi yang telah dibentuk LPM Mercusuar Unair yakni Redaksi, Litbang, Perusahaan, Artistik dan Fotografi, serta Humas sudah dirasa cukup untuk mewadahi jalannya kegiatan pers. Sedangkan dalam hal pengumpulan dana Mas Agus sengaja tidak menjabarkannya karena pada sesi ketiga seminar pertanyaan tersebut banyak dibahas oleh Mas Adi selaku Account Executive di Tempo Surabaya. Selanjutnya, menanggapi pertanyaan Ahalla, Mas Agus menjelaskan bahwa Tempo saat ini masih dapat survive dikarenakan oleh keunggulan konten yang dimilikinya. Mengingat setelah reformasi banyak menjamur media-media yang kritis, maka Tempo saat ini tidak lagi hanya mengandalkan sisi kritis dan gaya penulisan melainkan juga menawarkan pemberitaan yang bersifat investigatif. Investigatif di sini merujuk kepada hal-hal yang perlu diketahui masyarakat tetapi akses informasi tersebut minim dan cenderung ditutup-tutupi. Sejauh ini, media yang memberikan laporan investigatif masih jarang dan Tempo dapat dikatakan sebagai perintis laporan investigatif tersebut sehingga sampai saat ini, Temp masih diminati dan lekat dengan masyarakat.
Dalam presentasinya, Mas Agus menjelaskan mengenai sejarah singkat pembentukan Tempo. Tempo dibentuk pada tahun 1971 oleh sekelompok anak muda yang terdiri dari Goenawan Muhammad, Fikri Jufri, Christianto Wibisono, dan Usamah. Awalnya mereka tergabung dalam Ekspres, sebuah majalah berita mingguan. Namun karena terdapat perbedaan pendapat, mereka memutuskan keluar dan mendirikan Tempo. Nama Tempo sendiri dipilih karena kata ini dianggap mudah diucapkan dan cocok dengan sifat sebuah media berkala yang jarak terbitnya longgar, yakni mingguan. Edisi perdana majalah Tempo terbit pada 6 Maret 1971. Dengan mengedepankan peliputan berita yang jujur dan berimbang, serta tulisan yang disajikan dalam prosa yang menarik dan jenaka, Tempo tampil beda dan diterima masyarakat.
Tahun 1982, merupakan pertama kalinya Tempo dibredel karena dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru dan Golkar sebagai kendaraan politiknya. Namun pembredelan ini hanya berlangsung selama dua bulan. Tempo diizinkan terbit kembali setelah menandatangani semacam “janji” di atas kertas segel dengan Ali Moertopo, Menteri Penerangan saat itu. Pengalaman pembredelan tersebut tidak lantas membuat Tempo gentar untuk membuat jurnalisme yang tajam khususnya terhadap pemerintahan Orde Baru. Dengan semakin menguatnya internal redaksi dan laporan jurnalisme yang investigatif, Tempo kembali dinilai terlalu tajam mengkritisi pemerintahan Soeharto. Puncaknya pada tahun 1994, untuk kedua kalinya, Tempo dibredel karena dianggap mengadu domba Habibie dengan Menteri Keuangan saat itu dalam hal pembelian kapal bekas dari Jerman Timur. Setelah Soeharto lengser pada Mei 1998, mereka yang pernah bekerja di Tempo tercerai-berai akibat pembredelan berembug ulang. Mereka membicarakan tentu perlu tidaknya menerbitkan kembali Tempo, dan hasilnya, pada 12 Oktober 1998, majalah Tempo hadir kembali. Karena kekurangan dana dan aset pasca pembredelan, Mas Agus menjelaskan bahwa banyak pihak yang berkepentingan pada saat itu ingin mengakuisisi dan membeli sebagian saham Tempo, namun Tempo berulang kali menolak karena tidak ingin kebebasannya tergadaikan oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu yang ingin menjadikan Tempo sebagai alat. Oleh karenanya, untuk menghindari hal tersebut, Tempo kemudian menawarkan sahamnya kepada publik dan jual secara terbuka di pasar saham, sehingga Tempo merupakan milik bersama, milik publik, bukan milik sekelompok konglomerat atau politisi yang memiliki kepentingan.
Setelah Mas Agus memberikan penjelasan, seminar sesi kedua dilanjutkan dengan Mbak Endri sebagai pembicaranya. Mbak Endri yang merupakan reporter senior di Tempo menjelaskan mengenai materi pelatihan jurnalistik yang disambut antusias oleh para peserta. Mbak Endri dengan gayanya yang sangat santai, membuat materi yang sebenarnya padat menjadi lebih ringan dan lebih mudah diterima. Mbak Endri dalam penjelasannya mengatakan bahwa bahasa merupakan hal yang sangat penting dalam media. Bahasa yang digunakan media haruslah khas agar dapat mudah melekat dan menarik pembaca. Selain itu, rubrikasi juga diperlukan, namun sebelum penentuan rubrik apa saja yang ingin dibuat, penentuan visi dan misi dari media adalah hal yang harus terlebih dahulu ditentukan sehingga arahnya jelas dan rubrik yang akan dibuat akan sejalan dengan visi dan misi media tersebut. Rubrikasi sendiri menurut sifatnya terdiri dari news, info, opini, entertainment, dan bridge (menghubungkan media dengan pembaca). Di antara rubrikasi tersebut, bridge merupakan ciri khas yang dimiliki oleh sebuah media jurnalistik yang tidak didapati pada media lainnya. Bridge memungkinkan pembaca dapat berkomunikasi dan memberikan kritik langsung terhadap media yang biasanya dimuat dalam surat pembaca.
Melihat saat ini banyak media yang mencampuradukkan antara fakta dan opini sehingga menyesatkan pembaca, Mbak Endri menilai bahwa hal tersebut tidaklah dibenarkan. Karena bagaimanapun, berita yang merupakan sebuah fakta tidak seharusnya dibumbui oleh unsur opini. Apabila memang terdapat opini maka opini tersebut dimasukkan dalam rubriknya tersendiri, tidak digabungkan dengan berita yang ditulis di atas fakta. Selanjutnya, Mbak Endri juga menjelaskan mengenai proses produksi berita yang terdiri dari reporting, penulisan, dan editing. Reporting bersumber dari peristiwa, usulan atau liputan yang dapat diperoleh dari reportase dan wawancara. Dalam hal penulisan, Mbak Endri menyebutkan bahwa terdapat empat syarat utama menulis yang harus dipenuhi yakni menguasai masalah, menentukan angle, fokus, dan cover both side. Sedangkan dalam hal editing, hal yang harus diperhatikan adalah penajaman tulisan, pengayaan konteks, logika bahasa, akurasi, dan keamanan (sudahkah mewawancarai semua pihak yang disebut dalam tulisan? sudahkah cover both side?).
Terakhir, mbak Endri memberikan peserta tips untuk menjadi wartawan atau reporter yang baik. Beliau menjelaskan bahwa untuk menjadi seorang wartawan atau reporter yang baik, kita harus dapat berteman dengan semua orang. Dalam artian kita tidak boleh meremehkan narasumber, siapapun orangnya, dari penjaga kubur sampai pejabat negara sekalipun. Selanjutnya, kita diharuskan untuk mengenali sumber luar-dalam, misalnya identitas, karir, hobi, gaya hidup, jaringan sosial ataupun kelemahan dan kelebihannya. Karena dengan begitu, kita akan lebih mudah menggali informasi dari narasumber. Selain itu, kita juga harus kredibel di mata sumber. Dalam artian bahwa kita tidak melakukan wawancara dengan kepala kosong melainkan mempunyai pengetahuan dan informasi yang memadai terkait dengan hal yang akan diperbincangkan. Seorang wartawan atau reporter yang baik menurut Mbak Endri tidak egois dan berkhianat sehingga memperhatikan komitmen off the record dan tidak berlaku pongah serta tidak ngaret dan berpakaian lusuh (meski tak perlu mentereng).
Sesi terakhir dari seminar jurnalistik yang diadakan Tempo ditutup dengan presentasi yang disampaikan oleh mas Adi selaku Account Executive (AE) di Tempo Surabaya. Selain reporter dan redaksi, ternyata terdapat aktor lain yakni AE yang turut berkontribusi bagi jalannya proses produksi jurnalisme media. Sebagai seorang AE, Mas Adi menjelaskan mengenai bagaimana sebuah media mampu mendapatkan dana sehingga kontinuitas produksi dapat tetap berjalan. Mas Adi menyebutkan bahwa terdapat empat pilar utama bisnis media cetak yakni konten, sirkulasi/distribusi, readership, dan iklan. Namun karena keterbatasan waktu, Mas Adi lebih menekankan penjelasan kepada pilar iklan sebagai hal yang sangat krusial bagi bisnis media. Sebagaimana yang diketahui bahwa saat ini, iklan menjadi media yang sangat efektif dalam melancarkan promosi produk. Media kemudian menawarkan perusahaan-perusahaan atau agensi untuk memasang iklannya di media. Tugas AE dalam hal ini adalah menjadi penghubung bagi perusahaan atau agensi periklanan untuk memasang iklan-iklan tersebut di medianya, yang harganya tentu saja sangat fantastis, di mana satu halaman koran atau majalah dapat saja dihargai puluhan atau bahkan ratusan juta rupiah. Dari iklan inilah, media kemudian memperoleh pemasukan yang cukup besar, sehingga kapasitas seorang AE dalam melakukan penawaran dan lobi menjadi penting. Oleh karenanya, mas Adi kemudian memberikan beberapa kiat untuk menjadi seorang AE yang handal, di antaranya, mempunyai rasa percaya diri, good looking (dalam artian rapi dan enak dilihat), berpengetahuan luas, mmepunyai kemampuan menjual dan negosiasi, mampu membangun jaringan dan relasi, serta mengerti kebutuhan klien.
Seminar jurnalistik yang diadakan Tempo Media Group ini memberikan banyak informasi baru dan sekaligus menarik karena informasi tersebut langsung diperoleh dari orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam bidang jurnalistik yang sudah mengalami benar pahit manisnya memburu berita. Melalui kegiatan-kegiatan seminar dan pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh media-media seperti Tempo, diharapkan bahwa aktivitas jurnalisme di kampus-kampus semakin menguat lewat lembaga-lembaga pers mahasiswa. Karena bagaimanapun, pers merupakan sarana bagi mahasiswa untuk menumpahkan idenya mengenai berbagai isu yang menjadi urgensi dan perhatian baik di lingkungan kampus maupun masyarakat secara luas. Sehingga keberadaan pers dan aktivitas jurnalisme di kampus harus tetap dipupuk dan tidak boleh dibiarkan mati begitu saja.
Oleh
Lembaga Pers Mahasiswa Universitas Airlangga “Mercusuar”[2]
Isu Dolly cukup menyita perhatian kita akhir-akhir ini. Selama beberapa lama hingga kini, Dolly menjadi isu yang rumit apabila ditinjau dari permasalahan-permasahalan yang ada di dalamnya. prostitusi dimana-mana selalu memancing keresahan di masyarakat, Gang Dolly pun tidak terkecuali. Bagi masyarakat, isu tentang Dolly sudah sangat cukup popular, baik secara masyarakat mengenalnya sebagai tempat bisnis esek-esek, dampak yang diakibatkan, dan juga namanya yang sudah familiar konon katanya sebagai pusat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Ya, dan itu terletak di Kota Surabaya, salah satu kota terbesar di Indonesia. Sekarang, posisi Dolly adalah menjelang pada penutupan. yang jadi menarik adalah kemudian, ketika dilihat dari seberapa luas dampak penutupan Dolly ini baik secara sosial, ekonomi, politis dan lain-lain. dan mau diubah seperti apa kawasan tersebut setelah tidak lagi menjadi pusat prostitusi? Kerawanan Sosial Dolly Dolly yang dikenal sebagai pusat esek-esek tidak hanya terdengar di kalangan warga Surabaya dan Jawa Timur saja. Bahkan gaungnya terkenal sampai ke luar negeri. Tentu ini bukan suatu prestasi, melainkan tamparan bagi warga Surabaya khususnya, karena di saat yang sama, Surabaya lebih dikenal di luar sebagai kota pelacuran ketimbang julukanya sebagai “Kota Pahlawan”.
Pemerintah tentu bukan tanpa alasan melakukan penutupan. Pasalnya penutupan Dolly bukan terjadi di era Walikota Tri Rismaharini saja, melainkan sudah terdengar semenjak era Bambang DH, bahkan sejak 1999. Dari perspektif yang menolak penutupan, belum terdapatnya upaya duduk bareng antara Pemkot dengan PKL di kawasan Dolly, untuk membicarakan alternative kegiatan ekonomi ke depan bagi mereka pasca-penutupan. Jika kemudian penutupan adalah kebijakan, tetapi kebijakan pasca penutupan belum menjadi grand design program yang utuh yang dipahami dengan baik oleh masyarakat yang bersangkutan. Kalau seperti ini, akan menjadi percuma keputusan untuk penutupan. Mengingat kasus tempat lokalisasi. masyarakat dan beberapa golongan yang berkepentingan dilanda kebingungan akibat masih simpang-siurnya informasi dan pemberdayaan masyarakat pasca-penutupan. Konteks masalah Dolly tidak dapat dilihat sebagai aktivitas transaksi antara pelanggan dan PSK saja. Dibalik PSK ada mucikari. Dibalik PSK dan mucikari ada masyarakat yang sebagian besar bergantung kepada perputaran ekonomi meski dari hasil bisnis esek-esek tersebut. Di dalam memandang aktivitas lokalisasi, bukan soal WTS yang menjual dirinya ke lelaki hidung belang, setelah itu selesai, bukan. Akan tetapi dikordinir, berlangsung secara teratur dan dikelola oleh peranan para Mucikari secara sistematis. Mulai dari persebaran PSK, perekrutan, dan lain-lain. Mucikari bermain dengan sangat rapih dan terkordinir. Jika verifikasi dan upaya follow up tidak maksimal oleh pemerintah, maka akan berpeluang untuk dibangunya pusat prostitusi di wilayah lain pasca-Dolly. Dan hal tersebut sudah terbukti bahwa mulai menjamurnya prostitusi berkedok jasa panti pijat di wilayah Surabaya. Ditambah lagi, lokalisasi Dolly pasti berkaitan juga dengan jaringan trafficking bisnis prostitusi lintas wilayah, bahkan lintas negara. Penutupan ini nantinya tidak lantas menyelesaikan masalah. Selain persoalan mekanisme penutupan dan kebijakan ganti rugi pasca-penutupan. Penutupan yang tidak matang nantinya malah justru melebarkan persoalan, prostitusi justru semakin menyebar dan tidak terkendali, persebaran HIV tidak bisa dihindari. Terlebih, PSK Dolly dilihat dari asal daerahnya sangat beragam. Konsentrasinya tidak hanya Surabaya, tetapi asalnya meliputi daerah-daerah di wilayah Jawa Timur, bahkan tidak sedikit yang berasal dari Jawa Barat.
Hal ini tentu akan membawa masalah-masalah baru, karena PSK tidak semata-mata mencari kerja. Akan tetapi berada dalam keterikatan dengan jaringan mucikari, yang terkordinir secara lintas wilayah. Dampaknya, prostitusi terancam tersebar lebih luas dengna menjangkau titik-titik yang sebelumnya tidak terlalu signifikan angkanya. Pemerintah harus take responsibility kepada masyarakat dengan pemahaman bahwa PSK sepulangnya dari Dolly harus diberikan ruang untuk beraktualisasi dalam sektor ekonomi yang lain dan menghindari terjerumusnya ke dalam lembah nista lagi. Penutupan tempat prostitusi harus holistic. Sebab jika tidak, apabila nantinya Dolly ditutup, akan tetapi prostitusi justru menjalar ke klub-klub dan panti Pijat? Tidak juga secara serta-merta bahwa aktivitas prostitusi bisa selesai setelah PSK diberi santunan dan kembali ke daerahnya masing-masing. Sedangkan dalam posisi yang sama, keadaan di Dolly yang sudah lama berlangsung adalah begitu tergantungnya PSK-PSK terhadap keberadaan majikan/mucikari mereka. Peristiwa terjeratnya utang yang dialami PSK adalah ironi profesi yang cukup kontroversial tersebut. Karena ketergantungan yang diciptakan ini kemudian lahir perasaan untuk terus-menerus bergantung terhadap profesi tersebut. Maka tidak sedikit PSK-PSK yang terpaksa menghidupi keuanganya dengan melanjutkan bekerja pada mucikari ini. Dan sangat besar kemungkinan pasca-penutupan, PSK-PSK tersebut kembali berprofesi sebagai penjaja seks. Dibutuhkan solusi dan pemahaman utuh terhadap penyelesaian Dolly yang berlarut-larut.
Dolly ku? secara latar belakang, keberadaan prostitusi itu sama dengan usia peradaban manusia. Setiap peradaban itu lahir, sistem kehidupan yang makin tersistematis, maka saat itu pula prostitusi hadir sebagai jawaban atas salah satu sarana penyaluran kebutuhan-kebutuhan biologis oleh kalangan tertentu sehingga harus dipenuhi. Menurut Listiyono Santoso, akademisi FIB Unair, keberadaan Dolly itu sebagai tempat prostitusi menuai masalah, karena posisinya sebagai pusat lokalisasi namun berada di tengah pemukiman. Begitupula posisinya sebagai tempat yang padat pemukiman yang dibiarkan menjadi pusat lokalisasi. Karena ketika bicara ideal, dalam konsep tata ruang dan sosiologi perkotaan, letak tempat prostitusi adalah harus dijauhkan dari hiruk-pikuk aktivitas kehidupan, dan tentu jauh dari pemukiman. Karena lokalisasi sebagai tempat yang semestinya terbatas, berfungsi sebagai pemusatan prostitusi agar mampu untuk dikendalikan dan dikontrol, ketimbang ketika prostitusi dibiarkan liar, bebas dan tidak terkendali di jalanan-jalanan, yang dimana resikonya jauh lebih besar. Beragam respon masyarakat bermunculan tentang santernya isu penutupan Dolly, tentu dengan berbagai tanggapan baik itu pro atau kontra. Namun tidak sedikit pula yang kurang tanggap dan peduli perihal penutupan Dolly.
Bagi pihak yang mendukung, tentu Dolly sudah sekian lama menyatu dengan daerah sekitarnya, dan menjadi nafas kehidupan dan pusat ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari sebagian masyarakat disana, terutama di Kelurahan Putat Jaya sebagai wilayah tempat bernaungnya lokalisasi Dolly dan Jarak. Dolly sebagia pusat prostitusi tidak dapat dipandang dalam konteks sekadar transaksi antara WTS dan pelanggan saja. Dolly pun sama halnya adalah sebuah sistem yang kompleks. Yang merupakan pertautan antara masyarakat sekitar yang menggantungkan perekonomianya pada sektor-sektor yang berkaitan dan beririsan secara langsung maupun tidak, terhadap bisnis prostitusi tersebut. Siapa saja diantaranya mereka? Tukang parkir, jasa laundry, penjual pakaian, penjual makanan, usaha kelontong, dan lain-lain. bagi masyarakat sekitar, keberadaan Dolly adalah titik tumpu dari peranya sebagai tempat bergantung untuk ladang mata pencaharian. Secara langsung, penggunaan bangunan untuk wisma, pengelolaan bisnis prostitusi yang melibatkan jaringan-jaringan lintas daerah, para mucikari dan pihak ketiga yang turut menikmati keuntungan dari keberadaan daerah lokalisasi menjadikan kawasan Dolly sebagai center of gravity bagi sekitarnya.
Ketergantungan yang diciptakan secara sistematis ini yang mendasari penolakan utama secara faktor-faktor rasional tertentu sementara ini oleh pihak yang berkepentingan. Terlebih, jaminan yang coba diberikan pemerintah dianggap masih sebatas langkah pemanis. Siap tidak? Dari informasi masuk yang dihimpun oleh tim peninjau, dapat diketahui bahwa gelombang penolakan terhadap penutupan Dolly terjadi karena dipandang jika pemerintah hingga kini belum ada upaya konkrit yang mampu meyakinkan pihak-pihak yang bersangkutan lewat jaminan-jaminan sosial-ekonomi ke depan yang jelas. Belum tuntas masalah ganti rugi di lokalisasi yang telah ditutup sebelumnya, kini Dolly akan ditutup dengan menyisakan banyak sekali pertanyaan mengenai pasca-penutupan. yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar prostitusi yaitu, mau diapakan Dolly nantinya ketika pasca-penutupan, dan apakah nanti ada jaminan bahwa konidis ekonomi akan lebih baik setelah tidak adanya aktivitas prostitusi, dan apakah pemerintah sudah memiliki grand design pembangunan ekonomi di kawasan Dolly? Ketidakjelasan ini dan simpang-siurnya informasi yang mendasari masih menguatnya gelombang penolakan terhadap penutupan Dolly. Sudah banyak kajian dan tanggapan tentang Dolly dan kontroversi rencana penutupan. yang belum banyak dipikirkan sekarang bukan lagi itu. Tapi apa yang nanti dilakukan setelah penutupan Dolly, action plan, bukan lagi kontroversi tentangnya.
Langkah-langkah yang perlu dicermati. Pertama, Penutupan Dolly adalah amanat Perda, yang salah satunya bersumber dari Perda No.7 tahun 1999. Itu artinya, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat sebagai pelaksana kebijakan untuk melakukan penutupan Dolly. Kedua, berkutat pada wilayah pewacanaan dan tanggapan tentang pro-kontra Dolly sebenarnya diperlukan tapi dengan porsi yang seperlunya. Toh dengan atau tanpa adanya civil society, gerakan masyarakat sipil, cepat atau lambat Dolly akan ditutup. Dalam artian perlu adanya paradigm reform atau pengubahan paradigma atau cara pandang terhadap Dolly setelah ini. Pasca-penutupan, apa yang seharusnya diupayakan oleh segenap masyarakat Surabaya. Bukan persoalah apakah kita just appreciate, memberi aplaus kepada mereka yang tergerak untuk membantu. Karena isu dan tema besar tentang Dolly setelah ini pasca ditutup, adalah tentang rupa dan wajah Dolly yang akan diubah nantinya.
Dibutuhkan gerakan sosial yang bertugas untuk konsen pada penanganan dan pemberdayaan pada masyarakat. Dolly, yang berada di Surabaya sudah sepantasnya menjadi perhatian bersama, oleh segenap masyarakat Surabaya khususnya. Banyak yang menaruh harap, bahwa Dolly ke depan bisa diubah wajahnya menjadi pusat kegiatan ekonomi alternative yang lain. semua elemen-elemen sudah mulai ada yang bergerak untuk membentuk platform dan rancangan arah gerak pembangunan dan pengawalan Dolly setelah ini. Dan hal tersebut salah satunya sedang dirancang oleh Elemen Pemuda Surabaya, sebuah aliansi organisasi-organisasi mahasiswa se-Surabaya yang bergerak untuk ambil andil dalam pengawalan Dolly secara holistic. Mulai dari latar belakang permasalahan, penyikapan dan posisi serta peranan mahasiswa, dan juga program yang dapat diaplikasikan nantinya kepada masyarakat di kawasan lokalisasi Dolly dan Jarak sebagai upaya pembangunan ekonomi secara partisipatif, turun langsung ke masyarakat.
Sampai hari ini, pihak di Dolly yang bersangkutan terus menunggu upaya jelas dari Pemerintah soal pemberdayaan masyarakat pasca-penutupan. santunan sebagai upaya kompensasi ganti rugi oleh pemerintah tidak akan selesai menjadi solusi, selama tidak ada pemberdayaan yang jelas dan terarah yang akan mampu menopang keadaan ekonomi mereka. Terutama kejelasan nasib pekerjaan setelah nanti lokalisasi ditutup. Ada beberapa sektor utama yang menjadi fokus program terkait pemberdayaan masyarakat di Dolly, kelurahan Putat Jaya. Yang pertama yaitu ekonomi, sosial, kesehatan dan pengajaran. Pelatihan-pelatihan yang direncanakan pemerintah pun memiliki sasaran untuk pemberdayaan pada PSK untuk mencari pekerjaan lain pasca-penutupan. Pada titik ini dibutuhkan panggilan jiwa dan kesadaran kolektif untuk membina konsen dan kepekaan masyarakat terhadap realitas penutupan Dolly, terutama pada pemberdayaan dan program pembangunan ekonomi di kawasan tersebut pasca-penutupan, terutama mahasiswa dan organisasi-organisasinya. Menjelang penutupan Dolly 18 Juni 2014. “Turun Tangan, bukan Urun Angan” – Anies Baswedan @Mercusuar_Unair LPM Mercusuar Unair & Elemen Pemuda Surabaya (EMAS)
[2] Tergabung bersama organisasi-organisasi mahasiswa se-Surabaya dalam aliansi EMAS (Elemen Pemuda Surabaya) yang memiliki konsen gerakan untuk mengawal penyelesaian permasahalan terkait Dolly (pra & pasca)
Isu Dolly cukup menyita perhatian kita akhir-akhir ini. Selama beberapa lama hingga kini, Dolly menjadi isu yang rumit apabila ditinjau dari permasalahan-permasahalan yang ada di dalamnya. prostitusi dimana-mana selalu memancing keresahan di masyarakat, Gang Dolly pun tidak terkecuali. Bagi masyarakat, isu tentang Dolly sudah sangat cukup popular, baik secara masyarakat mengenalnya sebagai tempat bisnis esek-esek, dampak yang diakibatkan, dan juga namanya yang sudah familiar konon katanya sebagai pusat lokalisasi terbesar di Asia Tenggara. Ya, dan itu terletak di Kota Surabaya, salah satu kota terbesar di Indonesia. Sekarang, posisi Dolly adalah menjelang pada penutupan. yang jadi menarik adalah kemudian, ketika dilihat dari seberapa luas dampak penutupan Dolly ini baik secara sosial, ekonomi, politis dan lain-lain. dan mau diubah seperti apa kawasan tersebut setelah tidak lagi menjadi pusat prostitusi? Kerawanan Sosial Dolly Dolly yang dikenal sebagai pusat esek-esek tidak hanya terdengar di kalangan warga Surabaya dan Jawa Timur saja. Bahkan gaungnya terkenal sampai ke luar negeri. Tentu ini bukan suatu prestasi, melainkan tamparan bagi warga Surabaya khususnya, karena di saat yang sama, Surabaya lebih dikenal di luar sebagai kota pelacuran ketimbang julukanya sebagai “Kota Pahlawan”.
Pemerintah tentu bukan tanpa alasan melakukan penutupan. Pasalnya penutupan Dolly bukan terjadi di era Walikota Tri Rismaharini saja, melainkan sudah terdengar semenjak era Bambang DH, bahkan sejak 1999. Dari perspektif yang menolak penutupan, belum terdapatnya upaya duduk bareng antara Pemkot dengan PKL di kawasan Dolly, untuk membicarakan alternative kegiatan ekonomi ke depan bagi mereka pasca-penutupan. Jika kemudian penutupan adalah kebijakan, tetapi kebijakan pasca penutupan belum menjadi grand design program yang utuh yang dipahami dengan baik oleh masyarakat yang bersangkutan. Kalau seperti ini, akan menjadi percuma keputusan untuk penutupan. Mengingat kasus tempat lokalisasi. masyarakat dan beberapa golongan yang berkepentingan dilanda kebingungan akibat masih simpang-siurnya informasi dan pemberdayaan masyarakat pasca-penutupan. Konteks masalah Dolly tidak dapat dilihat sebagai aktivitas transaksi antara pelanggan dan PSK saja. Dibalik PSK ada mucikari. Dibalik PSK dan mucikari ada masyarakat yang sebagian besar bergantung kepada perputaran ekonomi meski dari hasil bisnis esek-esek tersebut. Di dalam memandang aktivitas lokalisasi, bukan soal WTS yang menjual dirinya ke lelaki hidung belang, setelah itu selesai, bukan. Akan tetapi dikordinir, berlangsung secara teratur dan dikelola oleh peranan para Mucikari secara sistematis. Mulai dari persebaran PSK, perekrutan, dan lain-lain. Mucikari bermain dengan sangat rapih dan terkordinir. Jika verifikasi dan upaya follow up tidak maksimal oleh pemerintah, maka akan berpeluang untuk dibangunya pusat prostitusi di wilayah lain pasca-Dolly. Dan hal tersebut sudah terbukti bahwa mulai menjamurnya prostitusi berkedok jasa panti pijat di wilayah Surabaya. Ditambah lagi, lokalisasi Dolly pasti berkaitan juga dengan jaringan trafficking bisnis prostitusi lintas wilayah, bahkan lintas negara. Penutupan ini nantinya tidak lantas menyelesaikan masalah. Selain persoalan mekanisme penutupan dan kebijakan ganti rugi pasca-penutupan. Penutupan yang tidak matang nantinya malah justru melebarkan persoalan, prostitusi justru semakin menyebar dan tidak terkendali, persebaran HIV tidak bisa dihindari. Terlebih, PSK Dolly dilihat dari asal daerahnya sangat beragam. Konsentrasinya tidak hanya Surabaya, tetapi asalnya meliputi daerah-daerah di wilayah Jawa Timur, bahkan tidak sedikit yang berasal dari Jawa Barat.
Hal ini tentu akan membawa masalah-masalah baru, karena PSK tidak semata-mata mencari kerja. Akan tetapi berada dalam keterikatan dengan jaringan mucikari, yang terkordinir secara lintas wilayah. Dampaknya, prostitusi terancam tersebar lebih luas dengna menjangkau titik-titik yang sebelumnya tidak terlalu signifikan angkanya. Pemerintah harus take responsibility kepada masyarakat dengan pemahaman bahwa PSK sepulangnya dari Dolly harus diberikan ruang untuk beraktualisasi dalam sektor ekonomi yang lain dan menghindari terjerumusnya ke dalam lembah nista lagi. Penutupan tempat prostitusi harus holistic. Sebab jika tidak, apabila nantinya Dolly ditutup, akan tetapi prostitusi justru menjalar ke klub-klub dan panti Pijat? Tidak juga secara serta-merta bahwa aktivitas prostitusi bisa selesai setelah PSK diberi santunan dan kembali ke daerahnya masing-masing. Sedangkan dalam posisi yang sama, keadaan di Dolly yang sudah lama berlangsung adalah begitu tergantungnya PSK-PSK terhadap keberadaan majikan/mucikari mereka. Peristiwa terjeratnya utang yang dialami PSK adalah ironi profesi yang cukup kontroversial tersebut. Karena ketergantungan yang diciptakan ini kemudian lahir perasaan untuk terus-menerus bergantung terhadap profesi tersebut. Maka tidak sedikit PSK-PSK yang terpaksa menghidupi keuanganya dengan melanjutkan bekerja pada mucikari ini. Dan sangat besar kemungkinan pasca-penutupan, PSK-PSK tersebut kembali berprofesi sebagai penjaja seks. Dibutuhkan solusi dan pemahaman utuh terhadap penyelesaian Dolly yang berlarut-larut.
Dolly ku? secara latar belakang, keberadaan prostitusi itu sama dengan usia peradaban manusia. Setiap peradaban itu lahir, sistem kehidupan yang makin tersistematis, maka saat itu pula prostitusi hadir sebagai jawaban atas salah satu sarana penyaluran kebutuhan-kebutuhan biologis oleh kalangan tertentu sehingga harus dipenuhi. Menurut Listiyono Santoso, akademisi FIB Unair, keberadaan Dolly itu sebagai tempat prostitusi menuai masalah, karena posisinya sebagai pusat lokalisasi namun berada di tengah pemukiman. Begitupula posisinya sebagai tempat yang padat pemukiman yang dibiarkan menjadi pusat lokalisasi. Karena ketika bicara ideal, dalam konsep tata ruang dan sosiologi perkotaan, letak tempat prostitusi adalah harus dijauhkan dari hiruk-pikuk aktivitas kehidupan, dan tentu jauh dari pemukiman. Karena lokalisasi sebagai tempat yang semestinya terbatas, berfungsi sebagai pemusatan prostitusi agar mampu untuk dikendalikan dan dikontrol, ketimbang ketika prostitusi dibiarkan liar, bebas dan tidak terkendali di jalanan-jalanan, yang dimana resikonya jauh lebih besar. Beragam respon masyarakat bermunculan tentang santernya isu penutupan Dolly, tentu dengan berbagai tanggapan baik itu pro atau kontra. Namun tidak sedikit pula yang kurang tanggap dan peduli perihal penutupan Dolly.
Bagi pihak yang mendukung, tentu Dolly sudah sekian lama menyatu dengan daerah sekitarnya, dan menjadi nafas kehidupan dan pusat ekonomi yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari sebagian masyarakat disana, terutama di Kelurahan Putat Jaya sebagai wilayah tempat bernaungnya lokalisasi Dolly dan Jarak. Dolly sebagia pusat prostitusi tidak dapat dipandang dalam konteks sekadar transaksi antara WTS dan pelanggan saja. Dolly pun sama halnya adalah sebuah sistem yang kompleks. Yang merupakan pertautan antara masyarakat sekitar yang menggantungkan perekonomianya pada sektor-sektor yang berkaitan dan beririsan secara langsung maupun tidak, terhadap bisnis prostitusi tersebut. Siapa saja diantaranya mereka? Tukang parkir, jasa laundry, penjual pakaian, penjual makanan, usaha kelontong, dan lain-lain. bagi masyarakat sekitar, keberadaan Dolly adalah titik tumpu dari peranya sebagai tempat bergantung untuk ladang mata pencaharian. Secara langsung, penggunaan bangunan untuk wisma, pengelolaan bisnis prostitusi yang melibatkan jaringan-jaringan lintas daerah, para mucikari dan pihak ketiga yang turut menikmati keuntungan dari keberadaan daerah lokalisasi menjadikan kawasan Dolly sebagai center of gravity bagi sekitarnya.
Ketergantungan yang diciptakan secara sistematis ini yang mendasari penolakan utama secara faktor-faktor rasional tertentu sementara ini oleh pihak yang berkepentingan. Terlebih, jaminan yang coba diberikan pemerintah dianggap masih sebatas langkah pemanis. Siap tidak? Dari informasi masuk yang dihimpun oleh tim peninjau, dapat diketahui bahwa gelombang penolakan terhadap penutupan Dolly terjadi karena dipandang jika pemerintah hingga kini belum ada upaya konkrit yang mampu meyakinkan pihak-pihak yang bersangkutan lewat jaminan-jaminan sosial-ekonomi ke depan yang jelas. Belum tuntas masalah ganti rugi di lokalisasi yang telah ditutup sebelumnya, kini Dolly akan ditutup dengan menyisakan banyak sekali pertanyaan mengenai pasca-penutupan. yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar prostitusi yaitu, mau diapakan Dolly nantinya ketika pasca-penutupan, dan apakah nanti ada jaminan bahwa konidis ekonomi akan lebih baik setelah tidak adanya aktivitas prostitusi, dan apakah pemerintah sudah memiliki grand design pembangunan ekonomi di kawasan Dolly? Ketidakjelasan ini dan simpang-siurnya informasi yang mendasari masih menguatnya gelombang penolakan terhadap penutupan Dolly. Sudah banyak kajian dan tanggapan tentang Dolly dan kontroversi rencana penutupan. yang belum banyak dipikirkan sekarang bukan lagi itu. Tapi apa yang nanti dilakukan setelah penutupan Dolly, action plan, bukan lagi kontroversi tentangnya.
Langkah-langkah yang perlu dicermati. Pertama, Penutupan Dolly adalah amanat Perda, yang salah satunya bersumber dari Perda No.7 tahun 1999. Itu artinya, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat sebagai pelaksana kebijakan untuk melakukan penutupan Dolly. Kedua, berkutat pada wilayah pewacanaan dan tanggapan tentang pro-kontra Dolly sebenarnya diperlukan tapi dengan porsi yang seperlunya. Toh dengan atau tanpa adanya civil society, gerakan masyarakat sipil, cepat atau lambat Dolly akan ditutup. Dalam artian perlu adanya paradigm reform atau pengubahan paradigma atau cara pandang terhadap Dolly setelah ini. Pasca-penutupan, apa yang seharusnya diupayakan oleh segenap masyarakat Surabaya. Bukan persoalah apakah kita just appreciate, memberi aplaus kepada mereka yang tergerak untuk membantu. Karena isu dan tema besar tentang Dolly setelah ini pasca ditutup, adalah tentang rupa dan wajah Dolly yang akan diubah nantinya.
Dibutuhkan gerakan sosial yang bertugas untuk konsen pada penanganan dan pemberdayaan pada masyarakat. Dolly, yang berada di Surabaya sudah sepantasnya menjadi perhatian bersama, oleh segenap masyarakat Surabaya khususnya. Banyak yang menaruh harap, bahwa Dolly ke depan bisa diubah wajahnya menjadi pusat kegiatan ekonomi alternative yang lain. semua elemen-elemen sudah mulai ada yang bergerak untuk membentuk platform dan rancangan arah gerak pembangunan dan pengawalan Dolly setelah ini. Dan hal tersebut salah satunya sedang dirancang oleh Elemen Pemuda Surabaya, sebuah aliansi organisasi-organisasi mahasiswa se-Surabaya yang bergerak untuk ambil andil dalam pengawalan Dolly secara holistic. Mulai dari latar belakang permasalahan, penyikapan dan posisi serta peranan mahasiswa, dan juga program yang dapat diaplikasikan nantinya kepada masyarakat di kawasan lokalisasi Dolly dan Jarak sebagai upaya pembangunan ekonomi secara partisipatif, turun langsung ke masyarakat.
Sampai hari ini, pihak di Dolly yang bersangkutan terus menunggu upaya jelas dari Pemerintah soal pemberdayaan masyarakat pasca-penutupan. santunan sebagai upaya kompensasi ganti rugi oleh pemerintah tidak akan selesai menjadi solusi, selama tidak ada pemberdayaan yang jelas dan terarah yang akan mampu menopang keadaan ekonomi mereka. Terutama kejelasan nasib pekerjaan setelah nanti lokalisasi ditutup. Ada beberapa sektor utama yang menjadi fokus program terkait pemberdayaan masyarakat di Dolly, kelurahan Putat Jaya. Yang pertama yaitu ekonomi, sosial, kesehatan dan pengajaran. Pelatihan-pelatihan yang direncanakan pemerintah pun memiliki sasaran untuk pemberdayaan pada PSK untuk mencari pekerjaan lain pasca-penutupan. Pada titik ini dibutuhkan panggilan jiwa dan kesadaran kolektif untuk membina konsen dan kepekaan masyarakat terhadap realitas penutupan Dolly, terutama pada pemberdayaan dan program pembangunan ekonomi di kawasan tersebut pasca-penutupan, terutama mahasiswa dan organisasi-organisasinya. Menjelang penutupan Dolly 18 Juni 2014. “Turun Tangan, bukan Urun Angan” – Anies Baswedan @Mercusuar_Unair LPM Mercusuar Unair & Elemen Pemuda Surabaya (EMAS)
[2] Tergabung bersama organisasi-organisasi mahasiswa se-Surabaya dalam aliansi EMAS (Elemen Pemuda Surabaya) yang memiliki konsen gerakan untuk mengawal penyelesaian permasahalan terkait Dolly (pra & pasca)
Subscribe to:
Posts (Atom)